Gubernur Bobby Mendorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Sumut sebagai Orangtua Asuh Nazir Wakaf
Inisiatif untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Sumatera Utara (Sumut) semakin menguat setelah Gubernur M. Bobby Afif Nasution menyatakan komitmennya sebagai Orangtua Asuh Nazir Wakaf. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset wakaf, langkah ini diharapkan dapat mencegah sengketa yang mungkin muncul di masa mendatang. Pendaftaran tanah wakaf menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa aset yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat dapat dikelola dengan baik.
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Sumut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, dan Kementerian Agama Sumut. Acara ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, pada tanggal 27 Agustus 2026. Penandatanganan ini menandai langkah konkret untuk mempercepat pendaftaran tanah wakaf di wilayah tersebut.
Komitmen Gubernur sebagai Orangtua Asuh
Gubernur Bobby menegaskan bahwa perannya sebagai Orangtua Asuh untuk Nazir Wakaf bertujuan untuk memberikan dukungan kepada proses pendaftaran tanah wakaf. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat yang mewakafkan tanahnya tidak perlu khawatir akan status asetnya di masa yang akan datang. Hal ini sangat penting, terutama ketika pewakaf sudah tidak ada dan generasi penerusnya mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai niat awal pewakaf.
Pentingnya Kepastian Hukum
Bobby menyoroti potensi masalah yang bisa muncul akibat ketidakjelasan status hukum tanah wakaf. Ia menyatakan bahwa ketidakpastian ini dapat menimbulkan sengketa, terutama setelah pewakif meninggal dunia. Dengan pendaftaran yang jelas, diharapkan dapat mengurangi risiko perselisihan di masa mendatang.
“Banyak pewakif yang tidak dapat menyampaikan pesan niat mereka dengan jelas kepada penerusnya. Hal ini dapat menyebabkan sengketa di kemudian hari. Kita di sini sebagai alat negara untuk memastikan bahwa semua tanah wakaf memiliki kekuatan hukum yang jelas,” ungkap Bobby.
Data Mengenai Tanah Wakaf di Sumut
Berdasarkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, terdapat sekitar 14.683 bidang tanah yang telah diwakafkan di wilayah ini. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 6.030 bidang yang telah mendapatkan sertifikat. Bobby menekankan pentingnya pengelolaan yang baik terhadap setiap bidang tanah wakaf, yang ideally memerlukan setidaknya tiga orang nazir untuk memastikan aset tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Jumlah total bidang tanah wakaf: 14.683
- Bidang yang telah bersertifikat: 6.030
- Idealnya, setiap bidang memerlukan 3 orang nazir
Peran ASN dalam Gerakan Wakaf Uang
Selain menjadi Orangtua Asuh bagi nazir wakaf, Gubernur Bobby juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut untuk berpartisipasi dalam gerakan wakaf uang. Ia mengusulkan agar ASN dapat menyisihkan dana antara Rp10 ribu hingga Rp20 ribu setiap bulan untuk disalurkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf.
Momentum Penting bagi Koordinasi
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Muhibuddin, juga menekankan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan momentum yang sangat penting. Ini menjadi landasan hukum bagi semua pihak untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf di Sumut. Dengan adanya kerjasama yang solid, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dan meminimalisir potensi sengketa pertanahan.
“Dari 14.683 bidang tanah wakaf, masih banyak yang belum memiliki sertifikat. Kami berharap dengan adanya MoU ini, dalam tahun ini kita dapat menambah setidaknya 6.000 bidang sertifikat, sehingga total menjadi 12.000. Ini adalah target yang realistis jika kita bekerja sama,” tambah Muhibuddin.
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Wakaf
Langkah-langkah selanjutnya akan diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Dengan demikian, tanah yang telah diwakafkan tidak hanya menjadi beban, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara efisien dan efektif.
Partisipasi Daerah dalam Penandatanganan MoU
Proses penandatanganan MoU tidak hanya dilakukan oleh Gubernur Sumut dan pihak-pihak terkait di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota dari berbagai daerah di Sumut. Kegiatan ini dilakukan secara langsung maupun virtual untuk memastikan partisipasi yang luas.
Dengan adanya kerjasama yang solid antara berbagai instansi, diharapkan proses pendaftaran tanah wakaf dapat berjalan lebih cepat, dan masyarakat yang telah berkontribusi melalui wakaf dapat merasakan manfaatnya dengan lebih optimal.
