Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan target ambisius untuk mencapai Pendapatan Daerah sebesar Rp789,21 miliar pada tahun 2027. Dalam upaya ini, alokasi anggaran akan difokuskan pada transformasi sosial ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan pendekatan yang strategis, Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.
Penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027
Rapat Paripurna yang diadakan di Gedung DPRD Kota Payakumbuh pada tanggal 14 September 2026, menjadi momen penting untuk menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, memimpin penyampaian ini, yang merupakan bagian dari rencana besar yang telah disusun oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta. Dalam kesempatan ini, Elzadaswarman menekankan pentingnya memahami APBD tidak hanya sebagai angka, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan prioritas pembangunan di daerah.
Kehati-hatian dalam Penyusunan APBD
Wali Kota Zulmaeta menegaskan bahwa penyusunan postur APBD 2027 dilakukan dengan sangat hati-hati, berdasarkan prinsip-prinsip fiskal yang solid. Seluruh jajaran Pemko Payakumbuh diinstruksikan untuk mengikuti prinsip ‘money follows program’ dan ‘value for money’, yang menekankan pentingnya setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hal ini menjadi landasan bagi kebijakan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Rincian Target Pendapatan Daerah
Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan sebesar Rp789,21 miliar terbagi menjadi dua komponen utama. Pertama adalah Pendapatan Transfer yang diperkirakan mencapai Rp619,16 miliar dari pemerintah pusat dan antardaerah. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp170,04 miliar. Rincian ini mencerminkan upaya Pemko Payakumbuh untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Dalam mencapai target PAD, Pemko Payakumbuh mengandalkan beberapa sumber pendapatan, antara lain:
- Pajak Daerah: Rp49,02 miliar
- Retribusi Daerah: Rp97,52 miliar
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah: Rp13,77 miliar
- Lain-lain PAD yang Sah: Rp9,72 miliar
Dengan proporsi dana transfer yang tinggi, Pemko Payakumbuh berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor potensial.
Prinsip Keadilan dalam Peningkatan PAD
Elzadaswarman menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertujuan untuk mencapai angka yang tinggi, tetapi juga harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel. Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada beban yang berlebihan bagi masyarakat atau pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pengembangan Sektor Unggulan
Ke depan, Pemerintah Kota Payakumbuh berencana untuk mendorong sektor-sektor seperti UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penerapan digitalisasi dalam sistem pembayaran serta pemutakhiran basis data wajib pajak untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.
Alokasi Belanja Daerah
Pada pos Belanja Daerah, Pemko Payakumbuh mengalokasikan dana sebesar Rp834,05 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
- Belanja Operasi: Rp719,46 miliar
- Belanja Modal: Rp112,58 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp2 miliar
Dengan alokasi yang terencana, Pemko Payakumbuh berharap dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Menangani Defisit Anggaran
Selisih antara target pendapatan dan belanja menciptakan defisit anggaran sebesar Rp44,83 miliar. Namun, Pemko Payakumbuh telah menyiapkan rencana untuk menutup defisit ini sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026. Dengan langkah ini, diharapkan pembiayaan neto akan berimbang dan tidak akan menyisakan SiLPA pada akhir tahun anggaran.
Proses Pembahasan RAPBD 2027
Di akhir penyampaiannya, Elzadaswarman menyampaikan harapannya agar proses pembahasan RAPBD 2027 antara eksekutif dan legislatif dapat berlangsung secara konstruktif dan terbuka. Hal ini penting untuk mewujudkan sinergi yang baik dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga program-program yang direncanakan dapat tercapai dengan maksimal.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi lebih kepada seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, Pemko Payakumbuh optimis dapat mewujudkan target pendapatan daerah 2027 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
