Kepala Sekolah dan Pegawai Diknas Terjerat OTT Polda Terkait Fee Proyek Revitalisasi

Dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Selatan, dua pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dana proyek revitalisasi sekolah untuk tahun anggaran 2026. Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di sebuah hotel di Palembang pada Kamis sore, 17 September 2026.

Identitas Tersangka dan Latar Belakang Kasus

Kedua tersangka, yang berinisial RB dan RD, masing-masing berusia 30 tahun, merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu yang bertugas di Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Penangkapan mereka menandai langkah awal penegakan hukum yang lebih serius dalam mengatasi praktik korupsi di sektor pendidikan.

Operasi Tangkap Tangan

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Doni Satrya Sembiring, mengkonfirmasi bahwa penggerebekan berlangsung saat para tersangka dan sejumlah kepala sekolah tengah mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di hotel tersebut. Dalam operasi ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan sebanyak 21 orang, termasuk kepala sekolah, bendahara, operator, dan penyedia layanan.

• 21 orang diamankan dalam OTT tersebut.
• Termasuk di dalamnya kepala sekolah dan pegawai pemerintah.
• Dua tersangka telah ditahan, sementara 19 orang lainnya berstatus saksi.
• Penyidikan masih berlanjut untuk mengidentifikasi keterlibatan pihak lain.
• Kasus ini menggambarkan pentingnya pengawasan dalam proyek revitalisasi pendidikan.

Modus Operandi dalam Permintaan Fee Proyek Revitalisasi

Modus yang digunakan oleh kedua tersangka dalam melakukan pemerasan sangat mencolok. Mereka memanfaatkan posisi mereka untuk meminta fee sebesar 1 persen dari total anggaran revitalisasi yang dialokasikan untuk setiap sekolah. Dana revitalisasi yang diterima oleh tiap sekolah negeri berkisar antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, menjadikan potensi keuntungan yang diperoleh cukup besar.

Penawaran Jasa yang Meragukan

Selain meminta fee, kedua tersangka juga menawarkan jasa pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pengisian aplikasi belanja daring SIPLAH. Seharusnya, tugas ini merupakan kewajiban yang harus dikerjakan secara mandiri oleh pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya melakukan pemerasan, tetapi juga merugikan publik dengan menawarkan jasa yang seharusnya tidak diperlukan.

Bukti dan Barang Bukti yang Disita

Dalam penggerebekan tersebut, pihak penyidik berhasil menyita beberapa barang bukti yang menguatkan dugaan praktik korupsi ini. Di antaranya adalah uang tunai sebesar Rp30,9 juta yang merupakan hasil pemerasan dari tangan tersangka, serta uang tunai Rp71,2 juta dari kepala sekolah yang belum sempat diserahkan. Selain itu, dua unit laptop, belasan ponsel, dan catatan rekapitulasi nama-nama sekolah yang diduga telah memberikan uang juga disita oleh aparat.

Pasal yang Dikenakan kepada Tersangka

Atas tindakan mereka, kedua tersangka diancam dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini merupakan upaya serius untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas bagi semua pihak.

Pengembangan Kasus dan Implikasi Lebih Lanjut

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penyidikan akan terus dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Upaya ini mencakup penelusuran terhadap para pelaku lain yang mungkin terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut. Pengembangan kasus ini merupakan langkah penting dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan pendidikan, yang seharusnya menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa.

Pentingnya Pengawasan dan Transparansi Proyek Pendidikan

Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pendidikan, terutama yang melibatkan anggaran besar. Korupsi dalam sektor pendidikan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik.

• Proyek pendidikan harus diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.
• Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk mendorong akuntabilitas.
• Peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran harus ditingkatkan.
• Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memerlukan dana, tetapi juga integritas.
• Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk hasil yang efektif.

Dengan pengembangan kasus ini, diharapkan akan ada efek jera bagi pelaku korupsi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di sektor pendidikan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik adalah langkah krusial menuju perbaikan sistem pendidikan kita ke depan.