Kasus Penipuan Proyek Mengatasnamakan Bupati Humbahas, KPK dan Kejagung Diminta Ambil Alih Segera

Kasus penipuan proyek yang melibatkan nama Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan, telah menjadi sorotan masyarakat setelah dilaporkan pada 16 Juni 2026. Pelapor, Bingkas Samosir, seorang warga berusia 56 tahun dari Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, mengklaim bahwa ia telah ditipu hingga Rp 200 juta sebagai uang pelicin untuk mendapatkan proyek di daerah Humbahas. Ketidakpuasan terhadap proses hukum yang berjalan lambat di Polres Humbahas telah mendorong beberapa pihak untuk meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung segera mengambil alih kasus ini.

Perkembangan Kasus yang Mengkhawatirkan

Sejak laporan tersebut diajukan, lebih dari empat bulan telah berlalu tanpa adanya perkembangan signifikan. Tumpal Sirait, selaku Ketua DPC Gerakan Pemuda Marhaenis Humbang Hasundutan, bersama Sudirno Lumbangaol, Ketua DPD LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat (PAKAR), mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai lambatnya investigasi oleh pihak kepolisian. Dalam pandangan mereka, pengambilalihan kasus oleh KPK atau Kejaksaan Agung sangat diperlukan untuk memastikan penyelidikan yang lebih mendalam dan efektif.

Tumpal menekankan bahwa pengambilan alih ini bertujuan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan penipuan ini. Melalui laporan Dumas Bingkas Samosir, terungkap bahwa uang Rp 200 juta diduga diserahkan di rumah dinas Bupati Humbahas pada 9 Juli 2025. Ia mendesak agar KPK atau Kejaksaan Agung segera turun tangan, mengingat lamanya waktu penyelidikan yang baru mencapai klarifikasi terhadap empat orang, termasuk tiga saksi dari pelapor.

Permintaan untuk Penyelidikan yang Lebih Mendalam

Sudirno Lumbangaol juga mengemukakan pendapat bahwa kasus ini sudah tidak layak ditangani oleh Polres Humbahas. Ia meragukan independensi dan kapasitas penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. Menurutnya, jika KPK atau Kejaksaan Agung menangani kasus ini, mereka akan mampu melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait pemberian uang yang diduga sebagai iming-iming untuk proyek.

• Independensi penyidikan yang lebih kuat.
• Penyelidikan yang lebih mendalam terkait dugaan suap.
• Pengungkapan pihak-pihak yang menerima uang pelicin.
• Penyelidikan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
• Transparansi dalam penanganan kasus korupsi.

Fakta-Fakta yang Mengemuka

Dari laporan yang ada, terjadi transaksi yang melibatkan serah terima uang pada 9 Juli 2025 di rumah dinas Bupati. Bingkas, bersama tiga rekannya, datang untuk membahas proyek dengan Bupati Oloan Paniaran Nababan. Namun, setelah pertemuan tersebut, Bingkas merasa ditipu setelah menyerahkan uang Rp 200 juta kepada seseorang yang mengaku dekat dengan Bupati.

Dengan adanya dugaan bahwa penerima uang, TN, mencatut nama Bupati, situasi ini semakin memerlukan perhatian lebih dari pihak berwenang. Harapan masyarakat adalah agar KPK atau Kejaksaan Agung dapat mengungkap aliran dana yang diterima dan kemana saja uang tersebut disetorkan. Selain itu, diharapkan juga dapat terungkap adanya dugaan fee proyek yang mungkin terjadi di Humbahas.

Implikasi Hukum dari Kasus ini

Berdasarkan pandangan Sudirno, jika kasus ini hanya ditangani sebagai tindak pidana penipuan biasa, maka hal tersebut tidak akan membawa konsekuensi hukum yang serius. Namun, jika kasus ini berujung pada pengungkapan dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi, akan ada konsekuensi hukum yang lebih berat bagi para pelaku. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan mencegah praktik serupa di masa depan.

• Pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran.
• Pengungkapan aliran dana yang terkait dengan proyek.
• Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
• Melindungi masyarakat dari praktik korupsi.
• Mendorong kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Korupsi

Dalam konteks ini, Sudirno mengacu pada Undang-Undang KPK yang memberi wewenang kepada lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap instansi lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Pasal 8 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa KPK memiliki hak untuk mengambil alih penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Oleh karena itu, kehadiran KPK diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan dalam kasus ini.

Seruan agar KPK segera mengambil alih kasus ini semakin menguat setelah pihak kepolisian mengungkapkan bahwa identitas TN, yang diduga merupakan orang dekat Bupati, belum dapat dipanggil karena alamatnya tidak diketahui. Hal ini menunjukkan kendala dalam proses penyelidikan yang berjalan di Polres Humbahas.

Proses Penyidikan yang Masih Berlangsung

Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho, melalui Kasi Humas Bripka Jafar Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah memeriksa empat orang saksi, termasuk pelapor, namun proses penyidikan masih dalam tahap awal. Jafar menegaskan bahwa seluruh informasi yang terkait dengan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan didalami sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Jafar juga menegaskan bahwa sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan arah penyelidikan terkait proyek yang dijanjikan dan uang pelicin yang diberikan. Proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan kasus.

Kesimpulan dari Kasus Penipuan Proyek

Kasus penipuan proyek yang melibatkan nama Bupati Humbahas ini mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menantikan tindakan nyata dari lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini, tidak hanya demi keadilan bagi korban, tetapi juga untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dengan adanya permintaan agar KPK dan Kejaksaan Agung segera turun tangan, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas para pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Masyarakat harus bersatu dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi agar keadilan dapat ditegakkan dan praktik-praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.