Setahun Setelah 7DDE, Ekonom UGM Tinjau Dampak MBG dan KDMP Terhadap Ruang Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat

Yogyakarta – Dalam konteks dinamika perekonomian nasional, isu kesejahteraan masyarakat tetap menjadi sorotan utama. Setahun setelah disampaikannya tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE), evaluasi terhadap kondisi ekonomi dan sosial kembali dilakukan untuk menilai sejauh mana tantangan yang ada telah ditangani secara efektif.

Evaluasi Terkait Dampak MBG dan KDMP

Forum diskusi bertajuk “1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi” diadakan oleh Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 25 September. Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah diterapkan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ekonom UGM, Elan Satriawan, Ph.D., mengungkapkan bahwa meskipun kedua program tersebut memiliki niatan baik, pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya evaluasi yang komprehensif untuk memahami dampak MBG dan KDMP terhadap ruang fiskal dan kesejahteraan rakyat.

Risiko Pembiayaan dalam Implementasi Program

Elan juga menyoroti potensi risiko yang muncul dari pembiayaan KDMP yang menggunakan skema pinjaman dana desa. Menurutnya, jika usaha yang dijalankan tidak mampu memenuhi kebutuhan pendapatan untuk pembayaran pinjaman, hal ini dapat berakibat fatal bagi masyarakat yang terlibat.

“Keterbatasan anggaran daerah dapat berdampak pada pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk infrastruktur dasar,” ungkapnya. Oleh karena itu, kejelasan dalam pengelolaan anggaran sangat diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program-program tersebut.

Pentingnya Adaptasi dalam Perlindungan Sosial

Elan juga mendesak perlunya sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif untuk merespons perubahan kondisi masyarakat. Ia merekomendasikan penerapan Adaptive Social Protection agar sistem tersebut dapat menghadapi guncangan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bencana alam yang sering kali terjadi.

“Masalah perlindungan sosial tidak hanya mengenai ketersediaan data, tetapi juga fleksibilitas anggaran. Ketika kelompok masyarakat baru muncul akibat guncangan, sistem penganggaran yang kaku bisa menyebabkan mereka tidak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan,” jelasnya.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Ruang Anggaran

Dalam pembahasan mengenai kebijakan fiskal, Teuku Riefky, S.E., M.Sc., peneliti dari LPEM FEB UI, menekankan bahwa program-program besar seperti MBG dan KDMP telah menyerap ruang fiskal secara signifikan. Hal ini menyebabkan semakin terbatasnya anggaran untuk sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan mitigasi risiko bencana.

“Dengan semakin sedikitnya ruang fiskal yang tersedia untuk mengatasi risiko dan pembangunan, biaya peluangnya menjadi semakin tinggi,” ungkapnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi program yang tidak hanya berorientasi pada input dan output, tetapi juga outcome dan efektivitas biaya.

Kondisi Transfer ke Daerah dan Dampaknya

Riefky mencatat adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai hampir Rp300 triliun, yang semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan lokal. “Kondisi ini sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Kapasitas Fiskal dalam Menghadapi Bencana

Asesmen klaster pertama juga menunjukkan kapasitas fiskal yang rendah untuk penanganan bencana. Cadangan anggaran bencana yang ada saat ini, sekitar Rp5 triliun per tahun, jauh di bawah estimasi kebutuhan pemulihan yang diperkirakan mencapai Rp22 triliun.

“Jika dilihat dari angka tersebut, cadangan bencana yang ada jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan pemulihan,” lanjutnya. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penyediaan anggaran untuk mitigasi bencana.

Independensi Lembaga Negara dan Transparansi

Mervin Goklas, peneliti dari LPEM FEB UI, membahas isu independensi lembaga negara, dominasi pemerintah dalam ekonomi, dan pentingnya meritokrasi serta antikorupsi. Ia mencatat bahwa perkembangan yang terjadi saat ini masih terfokus pada aspek prosedural dan mekanisme.

“Salah satu perhatian utama adalah independensi Bank Indonesia, terutama setelah adanya mandat yang juga menekankan pertumbuhan ekonomi dalam kebijakan bank sentral,” ujarnya. Pertanyaan yang muncul adalah tentang fokus Bank Indonesia apakah akan tetap pada stabilitas atau juga mengejar pertumbuhan yang mendukung pemerintah.

Hubungan Antara Statistik dan Realitas Ekonomi

Mervin juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara indikator statistik dan kondisi ekonomi riil. Ia mencatat, misalnya, hubungan antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan penggunaan listrik yang perlu diteliti lebih dalam.

“Investasi pada periode tertentu masih didominasi oleh sumber pembiayaan dari negara, dan ini harus diiringi dengan transparansi serta ketersediaan laporan keuangan dari lembaga yang mengelola pembiayaan tersebut,” tambahnya.

Kondisi Iklim Usaha dan Perlindungan Sosial

Sementara itu, Titik Anas, ekonom Universitas Padjadjaran, mengemukakan pendapatnya mengenai iklim usaha dan perlindungan sosial. Ia menyatakan bahwa meskipun ada kemajuan administratif, intervensi negara dalam skala besar justru dapat menciptakan risiko baru.

“Meskipun terdapat perbaikan administratif, intervensi berskala besar berpotensi menimbulkan masalah baru,” ungkapnya. Hal ini terlihat dari peringkat daya saing Indonesia di World Competitiveness Report 2026 yang masih berada di posisi 48, menunjukkan adanya tantangan efisiensi bisnis yang harus dihadapi.

Dampak Program MBG dan KDMP terhadap UMKM

Titik juga menyoroti potensi dampak dari program MBG dan KDMP terhadap pelaku usaha lokal. Ia menekankan bahwa dukungan fasilitas dan pembiayaan yang diberikan kepada entitas tertentu harus mempertimbangkan prinsip neutralitas kompetitif agar tidak menciptakan ketidakseimbangan persaingan dengan UMKM.

“Anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp508,2 triliun pada 2026 perlu dikelola dengan lebih baik,” katanya. Ia menekankan bahwa sistem pendataan penerima bantuan saat ini masih bersifat statis dan belum cukup adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Sistem Perlindungan Sosial

Titik merekomendasikan pengembangan dynamic social registry yang dapat menyesuaikan data penerima bantuan berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperkuat agar dapat memberikan dukungan lebih dari sekadar pengganti pendapatan sementara, tetapi juga untuk reskilling dan penempatan kembali pekerja.

Dampak Lingkungan dan Kebijakan Pembangunan

Ega Kurnia Yazid, peneliti dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), mengingatkan tentang dampak sistemik dari akumulasi masalah pada klaster sebelumnya. Ia menyebutkan pengalaman kebijakan pembangunan masa lalu yang seringkali menimbulkan dampak negatif lingkungan dan sosial dalam jangka panjang.

“Pemerintah saat ini tampaknya mengulangi kesalahan yang sama dalam skala yang jauh lebih besar, seperti dalam kebijakan food estate dan peningkatan deforestasi,” ujarnya. Hal ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pentingnya Mitigasi dan Alokasi Anggaran yang Memadai

Peningkatan kerentanan terhadap bencana harus diimbangi dengan penguatan kebijakan mitigasi dan alokasi anggaran yang memadai. Ega juga mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga dari distribusi manfaatnya kepada seluruh masyarakat.

“Hal yang perlu didorong adalah pertumbuhan yang melampaui angka PDB. Manfaat sebesar delapan persen harus dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.