Azhar Sidiq Tegaskan Pengawalan Komisi III DPR Perjelas Kasus Penyiraman Air Keras

Jakarta – Dalam sebuah pernyataan tegas, Azhar Sidiq, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), mendesak agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan untuk menangkap pelaku serta mengidentifikasi aktor yang berada di balik aksi penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Tindakan ini dianggap sebagai sebuah kejahatan serius yang tidak hanya mencederai nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga mengancam demokrasi yang telah dibangun di Indonesia.

Pentingnya Pengawalan Kasus oleh Komisi III DPR

Azhar menyatakan bahwa serangan terhadap Andrie Yunus merupakan bentuk kekerasan yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Ia menekankan bahwa setiap tindakan kekerasan yang diarahkan kepada para aktivis hak asasi manusia harus diusut tuntas dan transparan. Mengingat situasi yang dihadapi oleh para pembela hak asasi manusia, negara harus memastikan bahwa mereka dilindungi dari segala bentuk intimidasi dan teror.

“Peristiwa ini adalah sebuah kriminalitas yang jelas mencederai nilai kemanusiaan dan demokrasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk menangkap pelaku dan mengungkap aktor di balik serangan ini,” ungkap Azhar dalam keterangannya.

Peran Negara dalam Melindungi Warga Negara

Menurut Azhar, sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap warganya, termasuk para aktivis. Serangan semacam ini, menurutnya, merupakan ancaman serius yang dapat merusak ruang demokrasi. Dalam konteks ini, Azhar menyerukan kepada semua pihak untuk tidak memberikan ruang bagi intimidasi yang dapat merugikan para pembela hak asasi manusia.

• Negara wajib memberikan perlindungan kepada aktivis.
• Kekerasan terhadap pembela HAM mengancam demokrasi.
• Transparansi dalam penegakan hukum sangat krusial.
• Komisi III DPR berperan penting dalam pengawasan kasus ini.
• Keamanan aktivis merupakan tanggung jawab bersama.

Harapan akan Proses Hukum yang Akuntabel

Azhar dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa proses hukum terkait kasus ini dapat berlangsung secara terbuka dan akuntabel. Terlebih lagi, dengan adanya pengawasan dari lembaga legislatif, ia percaya bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanganan kasus ini akan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami percaya bahwa dengan dukungan dari Komisi III DPR RI, proses hukum akan berlangsung dengan transparan dan sesuai dengan hukum yang ada,” tegasnya.

Detail Kejadian Penyiraman Air Keras

Insiden penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terjadi pada malam hari di Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2026. Kejadian ini berlangsung setelah Andrie menghadiri sebuah kegiatan podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dalam perjalanan pulang, korban diserang oleh orang tak dikenal yang menyiramkan cairan berbahaya, mengakibatkan luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar kimia yang luasnya mencapai 24 persen, sehingga ia harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit untuk memulihkan kondisinya.

Seruan untuk Masyarakat Sipil

Azhar menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras ini harus menjadi perhatian serius bagi negara dalam upaya melindungi para aktivis dan pembela hak asasi manusia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk aktif mengawasi dan mendukung proses hukum agar kasus ini dapat terungkap secara jelas dan transparan.

“PERMAHI mendorong agar aparat penegak hukum bertindak dengan cepat, profesional, dan transparan, sehingga baik pelaku maupun pihak yang berada di balik tindakan keji ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutupnya. Dengan demikian, diharapkan keadilan akan ditegakkan dan para aktivis dapat beroperasi tanpa rasa takut akan ancaman terhadap keselamatan mereka.

Mengapa Pengawalan Komisi III DPR Sangat Penting?

Pengawalan oleh Komisi III DPR sangat penting dalam kasus ini karena lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Komisi ini juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan aktivis. Adanya pengawasan dari Komisi III diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan yang berusaha mengintimidasi atau menyerang para pembela hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, Azhar mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum yang transparan, sehingga setiap tindakan kekerasan terhadap aktivis dapat ditindaklanjuti dengan tegas. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan lembaga negara, diharapkan kasus ini dapat menjadi titik balik dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia.