Kasus Menuju Gizi Sehat atau MBG di Sumatera Utara telah menimbulkan berbagai masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Dengan lebih dari 700 korban yang teridentifikasi, termasuk siswa dan seorang guru, situasi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem jaminan keamanan makanan. Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Mangapul Purba, menyoroti bahwa program yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, justru berisiko membahayakan kesehatan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan efektivitas pengawasan dan manajemen dari pelaksanaan program ini.
Evaluasi Menyeluruh Diperlukan
Dalam pandangan Mangapul, masalah ini bukanlah hal sepele. Ia menekankan bahwa keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG harus menjadi prioritas utama. Upaya untuk meningkatkan gizi anak seharusnya berjalan beriringan dengan jaminan bahwa makanan yang disajikan aman, bersih, dan layak untuk dikonsumsi. “Jangan sampai program yang seharusnya mencerdaskan anak justru membuat mereka sakit dan mengganggu konsentrasi belajar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Minggu, 20 September 2026.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG. Proses ini mencakup pemilihan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah. “Target pemerintah sangat baik, yaitu meningkatkan gizi dan kecerdasan anak bangsa. Namun, jika pelaksanaannya malah berujung pada keracunan, ini tentu harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Pentingnya Pengawasan Sejak Awal
Pengawasan tidak dapat dilakukan hanya setelah terjadinya kasus keracunan. Mangapul menegaskan bahwa pengawasan harus diperketat sejak awal, yaitu sebelum makanan didistribusikan hingga saat makanan tersebut sampai dan dikonsumsi oleh anak-anak. Desakan ini muncul setelah terjadinya beberapa kasus gangguan kesehatan yang terkait dengan MBG di Sumatera Utara.
Berdasarkan data dari Perwakilan Ombudsman RI Sumut yang disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan MBG pada Agustus 2026, terdapat empat insiden yang tercatat sepanjang tahun ini, dengan total 700 korban, yang terdiri dari 699 siswa dan satu guru. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2025, yang hanya mencatat satu insiden dengan 107 korban.
Kasus-Kasus Gangguan Kesehatan di Sumut
Kasus terbesar pada tahun 2026 terjadi di Kabupaten Karo pada bulan Agustus, dengan 389 korban. Dari jumlah tersebut, 142 pasien harus dirawat inap, 52 menjalani perawatan jalan, 175 diperbolehkan pulang, dan dua pasien terpaksa dirujuk ke rumah sakit lain. Selain itu, Mangapul juga menyebutkan kasus-kasus lain yang terjadi di berbagai daerah, seperti Deli Serdang dan Kabupaten Asahan.
- Kabupaten Karo: 389 korban (Agustus 2026)
- Kabupaten Deli Serdang: Kasus gangguan kesehatan terkait MBG
- Kabupaten Asahan: 8 siswa SD Swasta As Syifa terindikasi keracunan (April 2026)
- Kabupaten Toba: 134 siswa SMP Negeri 1 Laguboti terlibat dalam insiden keracunan (Oktober 2025)
- Keterlibatan bakteri berbahaya: Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus ditemukan melebihi ambang batas
Panggilan untuk Tindakan Tegas
Mangapul menegaskan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola program dan memberikan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan pelanggaran hingga menyebabkan gangguan kesehatan. “Kami meminta BGN untuk memperbaiki tata kelola dan menindak tegas SPPG yang menyebabkan keracunan. Program yang menjadi kebanggaan pemerintah ini harus diperbaiki agar tujuan meningkatkan gizi dan kualitas generasi muda benar-benar tercapai,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah, termasuk BGN, untuk memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Selain itu, hasil evaluasi dari pengawasan ini harus dibuka secara transparan kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami proses dan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin keamanan makanan bagi anak-anak.
Perhatian Ombudsman Terhadap Kejadian Berulang
Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga telah menyoroti berulangnya insiden gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG. Mereka meminta BGN untuk memperbaiki tata kelola dan menindak tegas SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan. Dalam konteks pengawasan ini, Ombudsman menyampaikan kekhawatiran terkait standar keamanan pangan dan kesiapan dapur penyedia makanan.
Menariknya, masih terdapat sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan pangan terpenuhi. Tanpa adanya standar yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko bagi kesehatan anak-anak akan terus meningkat.
Ruang untuk Perbaikan
Dalam menghadapi masalah ini, sangat penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam pelaksanaan program MBG. Pengawasan yang lebih ketat, penerapan standar keamanan makanan yang tinggi, serta edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan adalah langkah-langkah yang harus diambil.
Keamanan pangan seharusnya menjadi bagian integral dari setiap program yang berkaitan dengan gizi anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas utama. Setiap langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan makanan yang aman dan bergizi adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik.
Dalam menyikapi berbagai kasus MBG di Sumut, ada harapan agar semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan masalah ini dapat diatasi dan tidak terulang di masa mendatang.
Kasus MBG di Sumut menunjukkan pentingnya perhatian yang serius terhadap keamanan pangan dan kesehatan anak-anak. Dengan evaluasi yang komprehensif dan tindakan tegas, diharapkan ke depan program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan gizi dan kecerdasan generasi muda Indonesia.
